Indonesia Butuh 2 Ribu Dokter Spesialis


DENPASAR – Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada), Kuntjoro Adi Purjanto, saat ditemui di sela acara Rakernas Arsada di Sanur Paradise Hotel, Kamis (19/5) mengatakan, pelayanan RSUD di Indoensia saat ini belum maksimal. Penyebabnya adalah banyak RSUD di Indoenesia yang tidak independen karena sangat tergantung pada pemerintah setempat.

Sesuai dengan amanat UU No 44 tentang RSUD, bahwa RSUD harus menerapkan pola pelayanan Badan Layanan Umum Daerah. “Seharusnya, pendapatan RSUD tidak perlu lagi disetorkan ke daerah, tetapi hanya mengetahui saja laporannya. Ini untuk mencegah praktik pelayanan bisnis kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan optimal,” ujarnya.

Fakta yang terjadi selama ini adalah seluruh pendapatan disetor ke kas daerah sementara pola pelayanan di RSUD sama sekali tidak menjadi fokus perhatian dari pemerintah setempat. Akibatnya, banyak RSUD yang mencari keuntungan sehingga banyak rakyat miskin, sekali pun sudah tercover Jamkesmas atau berbagai asuransi kesehatan lainnya tidak terlayani dengan baik. Padahal, seharunya pemerintah daerah berkewajiban untuk membiayai pengobatan dan penyembuhan warga miskin.

RSUD harus diberi kewenangan penuh untuk mengolah sendiri pendapatannya. Sedangkan kekuatiran terhadap rakyat miskin yang berobat sebenarnya sudah dijamin pemerintah. RSUD tinggal saja mengklaim seluruh pembiayaan yang ada.

Menurut Kuntjoro, diskriminasi pelayanan bagi warga miskin selama ini memang ada hampir di seluruh RSUD terutama bagi warga miskin kelas tiga. Namun sejalan dengan sedang diprosesnya RSUD menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) keluhan tersebut semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dari 521 RSUD, baru 47% yang sudah terakreditasi untuk menjadi BLUD. Sisanya terus dalam proses sampai saat ini. Selama proses ini berjalan, sudah pasti diskrimnasi terhadap warga miskin tetap ada.

“Namun kita sudah cek, jika keluhan terhadap kasus diskriminasi tersebut terus menurun karena yang menjadi masalah adalah komunikasi yang tidak berjalan sebagaiamana adanya. Banyak RSUD yang tidak memiliki perangkat Humas,” ujarnya.

Sementara itu, staf ahli Kementerian Kesehatan Krisna Jaya yang tampil sebagai pembicara dalam Rakernas tersebut mengatakan, hingga saat ini Indonesia masih membutuhkan dokter spesialis untuk ditempatkan di berbagai RSUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Idelanya, satu RSUD minimal ditempati oleh 4 orang dokter spesial dari berbagai keahlian yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

“Sampai saat ini Indonesia masih membutuhkan sekitar 2 ribu dokter spesialis untuk ditempatkan di di berbagai RSUD di Indonesia untuk memenuhi kuota 4 orang dokter spesialis persatu unit RSUD,” ujarnya.

Ia mengaku, Indonesia sebenarnya bukan kekurangan tenaga dokter spesialis tetapi banyak dokter spesialis yang tidak mau ditempatkan di berbagai RSUD dengan berbagai alasan, mulai dari gaji yang terlalu kecil sampai dengan keluhan tempat terpencil. (OL/OL-8)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/19/227233/293/14/Indonesia-Butuh-2.000-Dokter-Spesialis

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: