RSUD Usul Naikkan Tarif, Biaya Operasional Sangat Besar


Sungaisapiah, Padek—Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin berencana akan menaikkan tarif pelayanan medis bagi masyarakat. Rumah sakit pelat merah ini mengusulkan kenaikan tarif untuk kelas III sebesar 10 sampai 15 persen. Salah satu alasan usulan kenaikan tarif ini, RSUD tak mampu menutupi biaya operasional rumah sakit yang terus meningkat.
Rencanakan kenaikan tarif ini terungkap saat kunjungan lapangan Pansus IV DPRD Padang, ke RSUD Rasidin di Sungaisapih, kemarin (18/ 5). Kunjungan lapangan dipimpin Ketua Pansus IV Muharlion, dan didampingi sejumlah anggota pansus lainnya yakni Yulisman, Noveri, Arpendi Datuak dan Muchlis Sani.

Hadir mendampingi anggota dewan, Kepala RSUD Rasidin, Nazaruddin.
”Kami berharap DPRD dapat mengakomodir usulan kenaikan tarif pelayanan yang kami usulkan. Sejak tahun 2006 lalu, tidak ada lagi revisi tarif pelayanan medis yang dilakukan oleh pemerintah. Retribusi daerah memang bukan hal yang utama yang harus dikejar oleh RSUD. Namun tanpa adanya peningkatan pelayanan, sulit bagi rumah sakit melakukan peningkatan pelayanan, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada,” ujar Nazaruddin.

Dia menyebutkan operasional rumah sakit membutuhkan anggaran sebesar Rp7,9 miliar setiap tahun. Sementara penerimaan RSUD untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp900 juta. Jika dilihat perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran memang sama sekali tak sebanding. Makanya, kata Nazaruddin dibutuhkan penyesuaian tarif. Dia menjamin peningkatan tarif tidak akan memberatkan masyarakat terutama masyarakat dari golongan ekonomi lemah.

Sejauh ini, kata Nazaruddin, pihaknya terus melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat. Jika dulu di RSUD hanya tersedia 48 tempat tidur, pada 2011 ini sedikitnya telah tersedia 127 tempat tidur. Tak hanya itu, sebelumnya hanya tersedia empat poliklinik, yakni bedah, penyakit dalam, anak dan kandungan. Kini telah ada tambahan lima poliklinik di RSUD, yaitu kulit, kelamin, syaraf, telinga hidung tengorokan (THT) dan mata. ”Tarif pelayanan kami, masih di bawah standar. Jadi suatu hal yang sangat wajar jika kami mengusulkan kenaikan tarif,” ucapnya

Nazaruddin menuturkan tarif yang mengalami kenaikan adalah tarif rawatan bangsal kelas III dari Rp12 ribu menjadi Rp18 ribu, laboratarium dari  Rp12 ribu menjadi Rp13 ribu, poliklinik dari Rp10 ribu menjadi Rp15 ribu, radiologi dari Rp35 ribu menjadi Rp45 ribu, farmasi dari Rp500 per  resep obat menjadi Rp1.000 per resep obat. Pengenaan kenaikan tarif tak berlaku untuk pasien dari jamkesda atau jamkesmas dan pasien yang berasal dari masyarakat umum.

”Jamkesda dan Jamkesmas saya rasa tak akan terpengaruh dengan usulan kenaikan tarif itu. Sebab yang bayar itu kan asuransi juga. Kenaikan tarif yang diusulkan masih jauh rendah dari tarif rumah sakit provinsi. Alasan adanya perubahan kenaikan tarif itu adalah adanya tindakan baru yang belum terdata dalam perda 2006 seiring dengan terbatasnya jenis pelayanan,” ucapnya.

Muharlion menilai usulan kenaikan tarif oleh RSUD masih wajar. Sebab, persentasenya masih rendah. Bahkan, tarifnya jauh lebih rendah dibanding rumah sakit umum lainnya. RSUD Rasidin juga tak mampu menutupi biaya operasionalnya. Ini terlihat dari tak sebandingnya penerimaan dengan jumlah pengeluaran. ”Kendati dinaikkan tarifnya, tetap saja subsidi pemerintah akan jauh lebih besar di RSUD itu. Kalau tarif itu dinaikkan setidaknya RSUD hanya akan mampu memberikan kontribusi sebesar Rp1, 5 miliar. Sedangkan Rp6, 2 miliar akan tetap disubsidi pemerintah. Memang sejak awal, RSUD tidak dibebani dengan target retribusi yang memberatkan masyarakat. Kami minta pelayanan terhadap masyarakat harus dijadikan prioritas,” ungkapnya.

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap pelayanan yang maksimal tetap diberikan RSUD pada masyarakat. Keterbatasan peralatan yang ada di RSUD saat ini, hendaknya tidak menjadi alasan untuk mengurangi tingkat pelayanan pada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, jangan ada klasifikasi. ”Jangan ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Misalnya jangan ada perlakuan yang berbeda antara masyarakat dari keluarga miskin dengan masyarakat umum. Prinsipnya dalam memberikan pelayanan tak mengindahkan perbedaan kasta dan status,” ingatnya.

Muchlis Sani juga menilai usulan kenaikan retribusi pelayanan RSUD suatu hal yang wajar. Sepanjang RSUD tidak menfokuskan diri untuk mengejar target retbusi dari pelayanan yang mereka berikan. Tugas mencari retribusi bukan tupoksinya RSUD. Tupoksi RSUD adalah memberikan pelayanan. ”Tarif boleh saja naik, asal tidak memberatkan masyarakat. Kami tak menuntut retribusi dari RSUD yang kami minta hanya RSUD memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya. (ayu)

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=4276

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: