Dokter Spesialis Pilih Menumpuk di Kota


Hari Bakti Dokter Indonesia kemarin (20/5), secara serentak diperingati di seluruh Indonesia, termasuk di Sumsel. Para dokter memberikan jasa pelayanan gratis kepada pasiennya selama seharian. “Kita sudah berikan himbauan kepada dokter di Sumsel terkait peringatan hari bakti dokter Indonesia ini,” ujar dr H Hibsah Ridwan MSc, Ketua Harian IDI Wilayah Sumsel kepada Sumatera Ekspres di rumahnya Jl Ariodillah No 28.

Peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia tahun ini menginjak usia 103 tahun. Pencanangan baru diresmikan 2008 lalu oleh Presiden, tepat pada peringatan ke-100. Jadi, dalam peringatan tersbeut bisa dikatakan amal dari dokter.
“Dalam setahun terdapat 365 hari. Jadi dengan 1 hari saja menggratiskan jasa pelayanan kesehatannya jelas tidak akan rugi,” katanya. Untuk orang kaya jelas akan malu ketika akan berobat. Mereka lebih memilih untuk membayar.
“Nah, uang bayaran tersebut bisa digunakan untuk sumbangan ke kas IDI guna dikelola dalam pelaksanaan programnya,” beber Hibsah yang juga menjadi Sekretaris Divisi Kesehatan dan Sosial ICMI Sumsel dan Pembina Perhimpunan Dokter Umum Indonesia.

Dalam memperingatinya, peran dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Bisa dimaknai, peran dokter bukan hanya memberikan pelayanan pengobatan saja. Tapi juga penggerak pembangunan kesehatan. “Sehingga orientasinya bukan selalu memberikan pengobatan, namun lebih kepada pencegahan dan peningkatan keselamatan pasiennya,” ungkap suami dari Rohani, yang telah dikaruniai empat anak ini.

IDI Sumsel telah melakukan pertemuan dengan para dokter se-Sumsel 1 Mei lalu. Membahas keselamatan pasien atau masyarakat dengan menekankan pencegahan sebelum timbulnya penyakit. “Dulu, mungkin dokter senang kalau ada orang sakit karena bisa menambah pemasukannya. Saat ini, dokter harus berdoa tidak ada yang sakit dengan pemberian pencegahan penyakit,”ungkapnya. Misalnya, menekankan mencucui tangan, tidak merokok dan faktor risiko lainnya.

Dalam rapat kerja IDI wilayah juga dibahas kinerja dokter yang ada di Sumsel. “Ini juga sekalian evaluasi, karena dokter juga harus memiliki surat tanda registrasi (STR) yang dikeluarkan KKI (Konsuil Kedokteran Indonesia), sehingga bisa melaksanakan prakteknya,” jelasnya. Untuk mendapatkan STR, seorang dokter harus memenuhi syarat profesionalitas yang merupakan upaya penambahan ilmu pengetahuan. Kemudian profesionalisme pasien yang ditangani dan sebagainya. “Penilai adalah IDI, untuk direkomendasikan ke KKI pusat,” bebernya.
Dalam waktu lima tahun, STR harus diresertifikasi ulang. Juga terdapat kredit profesi bagi dokter yang ikut dalam seminar, kegiatan pengobatan, profesionalisme dan pengetahuannya.

Di Sumsel, jumlah dokter mencapai 1.500 orang. Dari jumlah tersebut, 900 orang diantaranya berada di Palembang. Sedangkan sisanya tersebar di tiap kabupaten/kota. “Paling minim, berada di daerah Banyuasin dan Muba karena daerahnya berupa perairan. Kemudian daerah pemekaran seperti Empat Lawang,” ungkap dr Hibsah. Idealnya, 1 dokter menangani 2.500 masyarakat. Artinya, jumlah dokter di Palembang bertumpuk, sedang daerah banyak kekurangan. Dengan 900 dokter artinya bisa melayan 2 jutaan penduduk. “Sedangkan penduduk Palembang tak mencapai sebanyak itu ( hanya 1,7 juta jiwa, red),”cetusnya.
Dari 1.500 dokter, hampir separuhnya merupakan dokter spesialis. Sedangkan separuh lagi, merupakan dokter umum. “Mereka ada yang tergabung dalam perhimpunan dokter spesialis, perhimpunan dokter seminat, perhimpunan dokter umum dan sebagainya,” jelasnya.

Untuk sebaran dokter, dr Hibsah mengatakan perlu adanya peran pemerintah daerah. “Pemerintah harus memberikan insentif yang lebih kepada dokter yang ada di lapangan sesuai tempatnya,” ungkapnya. Menurutnya, profesi dokter juga manusiawi. Sehingga bila penempatannya di lokasi terpencil, maka pelru ada insentif tambahan. “Dokter juga manusia, mereka butuh hiburan dan sebagainya. Sedangkan dokter di pelosok insentif yang layak nggak ada, sehingga nggak betah dan memilih pindah di kota,”tuturnya.

Berapa idealnya? Ia mengaku, tergantung dari daerah dimana diletakkan. “Untuk spesialis, Rp20 juta cukup,” ungkapnya. Dirinya juga mengharapkan, program pemerintah yang dijalankan saat ini harus memperhatikan dokter. Bisa dengan cara kapitasi berupa penghitungan berdasarkan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah.

“Misalnya, 1.000 penduduk bisa Rp25 juta untuk insentif dokter atau istilahnya prabayar. Konsekuensinya, di lokasi tersebut jangan sampai ada orang yang sakit,” ungkap dr Hibsah yang mengambil S2 master Epidemiologi UGM 1993 dan Kedokteran Unsri S1 (1978). Ia menambahkan, program kesehatan gratis yang ada saat ini kurang mendidik masyarakat. Dengan adanya program tersebut, jelas akan memudahkan masyarakat dalam berobat. “Seharusnya, upayakan membuat orang tidak sakit dengan memberikan pencegahan, itu jauh lebih baik,” pungkasnya.(mg44)

http://sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=14652:menumpuk-di-pusat-kota&catid=38:metropolis&Itemid=89

  1. #1 by Wulan on 21 Mei 2011 - 9:07 am

    Mmng begitu adanya,jarang dokter spesialis yg mau ke daerah pinggir !! Mau ngembaliin modal tuh………..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: