RSUD Goeteng Terapkan BLUD


PURBALINGGA – Demi meningkatkan pelayanan, RSUD Dr Goeteng Tarunadibrata segera menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sistem ini memungkinkan RSUD mengelola uang sendiri dan belanja kebutuhan darurat tanpa harus berkonsultasi melalui prosedur Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di Pemkab Purbalingga.

”Seringkali ada dokter spesialis yang kalau di rumah sakit pemerintah itu layanannya kurang maksimal beda sekali kalau di rumah sakit swasta. Misal pembedahan. Kalau di swasta selesai pembedahan, langsung dokter itu diberikan jasa medisnya. Tapi kalau di pemerintah, harus nunggu bulan depan, 6 bulan lagi, atau tahun depan atau entah kapan,” jelas Konsultan Manajemen RS / Pendampingan BLUD, dr Lilik Sri Rahayuningsih MARS dalam Sosialisasi dan Dialog Terbuka Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Purbalingga  di Ruang Rapat Bupati, Kamis (30/6).

Dengan pengelolaan Keuangan BLUD, kata dia, RSUD mampu segera membayar jasa medis dokter spesialis bedah begitu operasi selesai dilakukan. Begitu pula ketika akan membeli alat-alat kesehatan di ekspo yang biasanya harganya bisa sangat murah, tak perlu menunggu prosedur penganggaran. Belanja-belanja mendesak yang tertunda karena regulasi, dapat mengurangi pelayanan terhadap masyarakat.

Ada beberapa payung hukum dari BLUD ini. Namun yang paling mendetil mengupas tentang ini, meliputi UU 44/ 2009 tentang Rumah Sakit dan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. BLUD ini hanya sebagai bentuk metode pengelolaan keuangan bukan sebagai badan sebagaimana yang dipahami dalam tata organisasi pemerintahan.

”Jadi meskipun disebut badan bukan berarti nanti RSUD itu direkturnya jadi eselon II. Tapi badan disini lebih pada pengelolaan keuangan saja. Karena BLUD tidak hanya dilakukan oleh RSUD, rumah sakit bersalin, Bapel JPKM dan Puskesmaspun bisa menerapkan BLUD ini,” tegasnya.

Meskipun aturan ini telah lama digulirkan, RSUD Goeteng Tarunadibrata baru akan menerapkannya paling lambat sebelum Oktober 2011. Menurut Direktur RSUD Dr Goeteng Tarunadibrata dr Nonot Mulyono, pihaknya memang perlu mengkajinya sebelum diterapkan. Hal ini sebagai langkah kehati-hatian sehingga mampu meminimalisir kesalahan. (cie/humas)

http://www.jatengprov.go.id/?mid=wartadaera&listStyle=gallery&document_srl=20286

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: